Sekjen Gerindra soal Kabinet Prabowo: Profesional Tidak Berarti Non Partai

Jakarta -

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani merespons kabar Kementerian di era Prabowo Subianto akan banyak diisi oleh tokoh profesional. Muzani mengatakan tokoh profesional bukan berarti tak terafiliasi dengan partai tertentu.

"Ya kan profesional kan tidak harus, tidak berarti non partai. Artinya ada orang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Ia menyebut tak sedikit kader dari partai politik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman secara profesional di bidang tertentu. Ia menyerahkan keputusan menteri kabinet mendatang kepada Prabowo Subianto.

"Artinya ada dia memang ahli di bidangnya, tapi dia secara politik terafiliasi dari satu partai politik yang berkoalisi," jelasnya.

"Tidak tahu, saya terus terang tidak tahu (terkait menteri Gerindra). Coba aja nanti dilihat tunggu dari pengumuman yang dilakukan oleh beliau (Prabowo) setelah dilantik," ucapnya.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco sebelumnya membocorkan soal susunan komposisi di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendatang. Dasco mengatakan kabinet Prabowo-Gibran akan lebih banyak diisi kalangan profesional ketimbang utusan partai politik (parpol).

"Ya kan kita ini akan kemudian dalam pemenuhan janji kampanye tentunya juga melihat tempat dan orang yang tepat sehingga keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari parpol," kata Dasco di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dasco mengatakan jumlah pos kementerian Prabowo-Gibran saat ini masih terus disimulasikan. Dia menyebutkan adanya penambahan jumlah pos kementerian guna mengoptimalkan program-program yang dijanjikan saat kampanye pilpres lalu.

"Soal berapa jumlah (kementerian), sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan Kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Asta Cita dan program Aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye," tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan kepastian soal susunan kabinet dan nomenklaturnya akan diumumkan pada tujuh hari (H-7) sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Diketahui pelantikan presiden dan wakil presiden akan digelar 20 Oktober.

"Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kali mungkin," ujar dia.

(dwr/taa)