"Ini jerih payah yang kita sudah lakukan hampir 1 tahun 8 bulan yang lalu, artinya setelah sukses kemarin kita buka di Dubai, sekarang alhamdulillah izin prinsip untuk di Saudi, khususnya di Jeddah, ini sudah bisa kita dapatkan," ujar Erick saat konferensi pers bersama Plt Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Erick mengatakan BSI akan menindaklanjuti izin prinsip dengan merampungkan sejumlah persyaratan. Erick berharap proses tersebut tidak memakan waktu lama agar dapat segera beroperasi di Arab Saudi.
"Mudah-mudahan kalau semuanya berjalan lancar, satu tahun ke depan kita bisa buka di sana, artinya kita sudah bisa mendorong B to B peningkatan usaha (BSI)," ucap Erick.
Tak hanya itu, lanjut Erick, Kementerian BUMN dan Danantara juga mendorong peningkatan kolaborasi dari aspek people to people antara masyarakat Indonesia dan Arab Saudi. Erick mengatakan Indonesia memiliki potensi besar mengingat besarnya jamaah haji dan umrah yang pergi ke Arab Saudi setiap tahunnya.
"Kita tahu jumlah jamaah haji dan umrah terus meningkat, kemarin kalau kita lihat, hasil peresmian terminal 2F yang diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita bisa lihat animonya sangat positif," sambung Erick.
Erick menyampaikan kehadiran terminal khusus haji dan umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta kian memperkuat ekosistem haji dan umrah. Erick mengatakan perputaran ekonomi untuk layanan haji dan umrah di Indonesia mencapai Rp 29 triliun, sedangkan transaksi jamaah Indonesia di Arab Saudi mencapai Rp 23 triliun.
"Salah satu terobosan kemarin borderless antara haji Indonesia dengan imigrasi Indonesia dengan imigrasi Saudi sudah langsung sekarang, jadi semua izin diurus disini. Artinya kita bisa mengambil sebagian transaksi di sini," lanjut Erick.
Erick menyampaikan hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang mendorong transaksi digital para jamaah haji dan umrah bisa dilakukan di dalam negeri. Erick berharap kehadiran kantor cabang BSI di Arab Saudi semakin mendorong penguatan layanan dan memberikan kemudahan bagi para jamaah Indonesia.
"Ini sejalan dengan kemauan Bapak Presiden bahwa sebagian digital payment transaksi bisa mulai dialihkan ke negara kita," kata Erick.
Berita Lainnya