4 months ago
12
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi usulan Komisi VIII DPR RI untuk membuat sertifikasi juru dakwah imbas kasus Miftah Maulana Habiburrahman dan tukang es teh.
Menurut Haedar, usulan ini harus dikomunikasikan lebih lanjut khususnya dengan berbagai organisasi masyarakat di bidang keagamaan.
“Saya pikir semuanya dikomunikasikan, dikaji secara bersama dengan kekuatan-kekuatan dan ormas keagamaan,” kata Haedar Nashir saat ditemui usai tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Jumat (6/12).
Meski begitu, Haedar yakin usulan DPR ini diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak.
“Dan saya percaya DPR pun memiliki kerangka berpikir yang berorientasi pada pemecahan masalah di negeri tercinta ini,” katanya.
Sebelumnya usulan dari DPR ini muncul usai polemik Miftah Maulana Habiburokhman alias Gus Miftah, dengan penjual es teh.
Usulan ini disuarakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq. Menurutnya, hal ini dilakukan agar para pendakwah tak keluar dari nilai-nilai agama dalam dakwahnya.
"Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah," kata Maman Imanulhaq dalam keterangannya, Rabu (4/12).
